Pada awal tahun 2025, Indonesia menghadapi dinamika kebijakan yang memicu perdebatan publik dan aksi protes mahasiswa secara nasional. Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, meluncurkan program ambisius bernama Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai $28 miliar.
Program ini bertujuan menyediakan makanan gratis bagi hampir 90 juta anak-anak dan ibu hamil sebagai upaya mengatasi malnutrisi dan stunting (Associated Press, 2025).
Namun, kebijakan ini membawa konsekuensi besar, salah satunya pemangkasan anggaran di sektor lain, termasuk pendidikan tinggi. Keputusan ini memicu gelombang protes dari kalangan mahasiswa yang merasa bahwa pendidikan dikorbankan demi kebijakan sosial yang belum tentu berkelanjutan (Financial Times, 2025).
Ambisi Besar di Balik MBG
Program MBG dirancang untuk memberikan makanan bergizi kepada 82,9 juta anak sekolah dan ibu hamil pada tahun 2029. Pada tahap awal tahun 2025, program ini menargetkan 19,5 juta penerima dengan anggaran sebesar Rp71 triliun (Associated Press, 2025). Setiap porsi makanan dialokasikan biaya Rp10.000, mencakup nasi, protein, sayuran, dan buah.
Namun, beberapa ahli ekonomi mengkhawatirkan keberlanjutan program ini. Besarnya biaya yang dikeluarkan berisiko membebani keuangan negara dan meningkatkan utang nasional.
“Kebijakan ini memang baik untuk jangka pendek, tetapi harus dipastikan bahwa sumber pendanaannya tidak membebani fiskal negara,” ujar seorang ekonom dari Universitas Indonesia (Reuters, 2025).
Dampak Pemangkasan Anggaran Pendidikan
Untuk membiayai program MBG, pemerintah menginstruksikan pemangkasan anggaran sebesar Rp306,7 triliun, yang berdampak langsung pada sektor pendidikan tinggi. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengalami pengurangan anggaran hingga 25%, menjadi Rp42,3 triliun (Financial Times, 2025).
Keputusan ini menuai reaksi keras dari mahasiswa yang merasa bahwa pendidikan seharusnya tetap menjadi prioritas. Gerakan mahasiswa “Indonesia Gelap” muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan ini.
Mereka menuntut pemerintah untuk mengembalikan anggaran pendidikan dan mengkaji ulang program MBG agar tidak merugikan sektor lain yang juga vital bagi pembangunan negara (Reuters, 2025).
Gelombang Protes dan Aspirasi Mahasiswa
Ribuan mahasiswa turun ke jalan di berbagai kota besar, seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Medan. Mereka mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap mengorbankan masa depan pendidikan demi kebijakan populis.
“Kami tidak menolak program makan gratis, tetapi jangan sampai pendidikan dikorbankan,” ujar seorang mahasiswa dalam aksi demonstrasi di Jakarta (Financial Times, 2025).
Selain itu, muncul kekhawatiran bahwa pemangkasan anggaran pendidikan ini akan memperburuk tingkat pengangguran di kalangan pemuda dan mempersempit akses terhadap pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu.
Selain menuntut revisi kebijakan, para mahasiswa juga meminta pemerintah untuk lebih transparan dalam pengelolaan anggaran negara dan mencari sumber pendanaan alternatif tanpa harus memangkas sektor pendidikan.
Menimbang Prioritas: Pendidikan vs. Kesehatan
Situasi ini memunculkan perdebatan besar tentang bagaimana pemerintah dapat menyeimbangkan kebutuhan mendesak dalam mengatasi malnutrisi dengan pentingnya investasi di sektor pendidikan. Beberapa pertanyaan kritis yang patut direnungkan:
- Apakah pemangkasan anggaran pendidikan merupakan satu-satunya cara untuk membiayai program MBG? Mungkin diperlukan eksplorasi sumber pendanaan alternatif, seperti efisiensi di sektor lain atau optimalisasi pajak.
- Bagaimana dampak jangka panjang dari pengurangan anggaran pendidikan terhadap kualitas SDM Indonesia? Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
- Apakah implementasi program MBG telah mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan efektivitas tanpa mengorbankan sektor lain? Evaluasi menyeluruh terhadap desain dan pelaksanaan program diperlukan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap sektor strategis lainnya.
Mencari Solusi Berkelanjutan
Dalam menghadapi tantangan ini, dialog konstruktif antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi sangat penting. Diperlukan kebijakan yang lebih holistik dan berkelanjutan, sehingga baik kebutuhan gizi maupun pendidikan dapat terpenuhi tanpa saling mengorbankan.
Mampukah pemerintah menemukan solusi yang adil dan seimbang bagi semua pihak? Ataukah ini akan menjadi awal dari ketimpangan kebijakan yang lebih besar sebelum benar-benar menuju Indonesia gelap?.(redaksi: berbagai sumber)
